Kebijakan Komunikasi Pada Proyek Eksplorasi Panas Bumi Di Baturaden Dalam Perspektif FPIC

  • Alvin Yulityas Sandy Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Keywords: Implementation, Free Prior of Informed Consent, Government-Market-Society, Implementasi, Negara-Pasar-Publik

Abstract

The aim of this study is to find out the implementation of Free Prior of Informed Consent (FPIC) value in Geothermal Project at Slamet Mountain, both Banyumas local government as a government identity and PT. Sejahtera Alam Energy as a business identity. This research uses case study method through government, market, and public relation perspective. This research also uses the value of FPIC implementation approach applied by Banyumas local government and PT. SAE. Base on the research result it can be conclude that FPIC implementation is still far from ideal level, mainly base on standard of UN REDD++ Indonesia. In regulation side, FPIC has already existed and managed in regulation and license but it still weak at the level of interpretation and implementation, so the effect is the form of public communication tends to one way communication (linier model), it doesn’t suitable with the transactional communication base on FPIC value and program.

Keywords: Implementation, Free Prior of Informed Consent, Government-Market-Society

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nilai FPIC (Free Prior of Informed Consent) pada proyek eksplorasi panas bumi di Gunung Selamet, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebagai entitas negara, maupun oleh PT. Sejahtera Alam Energy sebagai entitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode study kasus, dengan perspektif relasi negara, pasar dan publik, penggunaan pendekatan implementasi nilai FPIC yang diterapkan oleh pihak Pemda Banyumas dan PT.SAE, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan FPIC masih jauh dari tataran ideal, terutama menggunakan standar pelaksanaan UN REDD ++ Indonesia. Dari sisi regulasi, FPIC sebetulnya sudah ada dan diatur dalam serakan peraturan dan perijinan, namun masih lemah pada tataran teknis tafsir pelaksanaan, sehingga menghasilkan bentuk komunikasi publik yang cenderung model komunikasi satu arah (linear), tidak mencerminkan komunikasi transaksional yang berbasiskan pada program dan nilai Free Prior of Informed Consent.

Kata Kunci : Implementasi, Free Prior of Informed Consent, Negara-Pasar-Publik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abrar ,N. A. ,2008. Kebijakan Komunikasi, Konsep, Hakikat dan Praktek. Yogyakarta: Gavamedia.

Ainsworth, Smith, dan Millership, 2007. Managing Performance, Managing People: Understanding And Improving Team Performance. London: B. Jain Publishers Pvt. Ltd.

Boreal Leader Council, 2012. Free Prior of Infomed Consent In Canada. Otawwa Ontario: BLC.

Colchester, M., 2006. Keputusan Dini Tanpa Paksaan Berdasarkan Informasi Lengkap Sejak Awal “Sebuah Panduan Bagi Aktivis”. Jakarta: Pengurus Besar AMAN.

Colchester, 2010. Free Prior and Informed Consent: Making FPIC Work For Forest and Peoples. The Forests Dialogue Commite 2010.

Dixon, Friedich, dan O’Hair., 2009. Strategic Communication in Business and the Professions. Boston: Allyn & Bacon.

Enviro N. A., 2011. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup –Upaya Pemantauan Lingkungan Lidup Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Selamet. Jakarta.

Flew,T., 2005. New Media An Introduction. Melbourne: Oxford University Press.

Foss & Little John., 2009. Theories of Human Communication. Jakarta: Salemba Humanika.

Freeman, R. E., 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.

Habermas, J., 2007. Ruang Publik “Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis”. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Hardiman, F. B., 2010. Menuju Masyarakat Komunikatif .Yogyakarta: Kanisius.

Steiner, J. F., dan Steiner, G. A., 2004. Business, Government and Society. NewYork: McGraw Hill.

Wood, J. T., 2009. Communication in Our Lives, Sixth Edition. Boston:Wadswoth Publishing.

Khakim, A., 2009. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lane, M., 2007. Bangsa Yang Belum Selesai, Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto. Jakarta: Reform Institute.

Lincoln, Y. S., & Denzin, N. K., 2009. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Niklas. L, 2000. The Reality If The Mass Media. Cambridge: Polity Press.

Mahrudin.2010. Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan Masyarakat Di Kabupaten Bunton. Kendari: STAIN Sultan Qaimudin.

Mckee, A., 2005. The Public Sphere: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Nurudin, 2005. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prajarto, N., 2004. Komunikasi, Negara dan Masyarakat. Jogjakarta: Fisipol UGM.

Putro, H. R., Kleden, E. O., dan Suharjito, D., 2012. Laporan Hasil Evaluasi “Proses Ujicoba Penerapan Prinsip FPIC Di Desa Lembah Mukti Sulawesi Tengah”. Donggala: Tim Evaluator.

Nurudin, J., Toheke, M. dkk., 2011. Panduan Pelaksanaan Free Prior of Informed Consent Dalam Program UNREDD Di Sulawesi Tengah Tim Penyusun Pokja IV

Robbins, dan Judge., 2007. Perilaku Organisasi, Jilid 2. Jakarta: Salemba Empat

United Nation Departement of Economic and SocialAffairs., 2005.“Indigenous Peoples as Main Actors in the Decision Making Process.

Sutarto., 1998. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

William, D., 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Winardi, Sirajuddin, Sukriono D., 2011. Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi. Malang: Setara Press.

Wood, Agle, Mitchell., 1997. Toward A Theory Of Stakeholder Identification And Salience: Defininf The Principle Of Who And What Really Counts. Academy Of Management Review, Vol 22, No. 4, 853-886

Vardiansyah, D., 2004. Ilmu Komunikasi ”Pendekatan Taksonomi Konseptual”. Bogor: Ghalia Indonesia.

Published
2015-06-08
How to Cite
Yulityas Sandy, A. (2015). Kebijakan Komunikasi Pada Proyek Eksplorasi Panas Bumi Di Baturaden Dalam Perspektif FPIC. Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan, 19(1), 1 -. https://doi.org/10.46426/jp2kp.v19i1.23