Implementasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Publik

  • Laila Laila Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin
Keywords: Public Information, Informasi Publik, Policy Implementation, Implementasi Kebijakan, Undang-Undang IKP

Abstract

This study aims to describe public information management in context of implementation of law no. 14 Tahun 2008 at Public institution in Banjarmasin. By qualitative descriptive, result of study shows that public information management, not all of them refer to law of KIP. Officer of the management information and documentation, SOP of public services and list of public information, has not been arranged mainly, just a discourse. Therefore the government of South Kalimantan, Mayor of Banjarmasin  and Rector of university management should respons law of KIP to instruct to public bodies immediately to establish officer of public information management in their environment.

Keywords: Public Information Management and Implementation law of KIP

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengelolaan informasi publik dalam kontek implementasi UU no 14 tahun 2008 pada Badan Publik di Kota Banjarmasin. Melalui diskriptif kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik pada Badan publik di Kota Banjarmasin, belum semuanya mengacu pada UU KIP, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, SOP layanan Publik dan daftar informasi publik sebagian besar belum tersusun, masih sebatas wacana dan koordinasi dari badan publik. Karenanya Gubernur Kalimantan Selatan, Walikota Banjarmasin dan Rektor Unlam hendaknya merespon adanya UU KIP dengan menginstruksikan kepada badan publik, untuk  segera membentuk pejabat pengelola informasi publik dilingkungannya.

Kata Kunci : Pengelolaan Informasi publik dan Impelementasi Undang-Undang KIP

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Laila Laila, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin

Laila, adalah Peneliti Madya di Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Banjarmasin

References

Anwari WMK ”Demokrasi dan Keterbukaan Informasi” Analisis berita, Vol 3, nomor 8 2010, http://www.kebebbasan informasi org/ver2 /detail.php? no-opini-14. (Diakses Jum”at 04/06/2010)

Bagir Manan dalam Eko Ari Wibowo/Puti Noviyanda, UU Kebebasan Informasi Publik harus Ada Aturan Lanjutannya (http://www. tempointeraktif.com/hg/politik/2010/50/03/brk,201000503- 245153,id,html. (Diakses 03 Mei 2010 pukul 16.03 WIB)

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2009. Handbook Of Qualitative Research. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Derektorat Jendral sarana komunikasi dan disiminasi informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2010, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008, Jakarta

Freddy H. Tulung, 2010, Forum komunikasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, Jakarta.

Golafshani, Nahid. 2003. Understanding Realiability and Validity in Qualitative Research. The Qualitative Report Volume 8 Number 4 December 2003 p. 597-607 http://www.nova.edu/sss/QR/QR8-4/golafshani.pdf

Iman Dwi Nugroho “Perlu lebih dari sekedar UU KIP”. http;//www.jurnalperlemen.com/focus/perlu-lebih-dari-sekedar-uu-kip.html. (iakses minggu 09/05/2010, pukul 12.40)

Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010, Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta.

Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktik Riset Komunikasi. Kencana Jakarta

Laila,Hj 2010, Implementasi Undang-Undangt Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan inforamsi publik (study kesiapan Badan Publik) Jurnal penelitian Pers dan komunikasi pembangunan Vol 14 no 2 oktober 2010, Banjarmasin.

Masduki , 2010 “Keterbukaan Informasi Publik: Pengamalam beberapa Negara, Jurnal Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi (IPTIK-KOM) volume 12 no1, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogjakarta

Misbahruddin, A. 2013. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Volume 17 Nomor 1 Juni 2013. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin

Prambudi, UU keterbukaan Informasi Publik, http:// www.sinodegbi.org/home/gereja-bethei-indonesia /profil/3-newrflash/603-uu-kip.html, sumber www.dewan pers.org (diakses Jumat 16 April 2010 pukul 14:11)

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta

Tanya Jawab Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Derektorat Jendral Sarana Komunikasi dan Disiminasi Inforamsi, Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jendral Sarana Komunikasi dan Disiminasi Inforamsi, Jakarta

Published
2014-02-19
How to Cite
Laila, L. (2014). Implementasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Publik. Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan, 17(3). https://doi.org/10.46426/jp2kp.v17i3.2